JAKARTA – Satgas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR melaporkan penanganan empat masalah utama pascabanjir yang melanda Aceh awal Januari 2026.
Hal ini diungkapkan anggota DPR T.A. Khalid dalam Rapat Koordinasi Satgas Galapana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah, di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Khalid, koordinasi dilakukan tidak hanya dengan satgas di lapangan, tetapi juga seluruh bupati di wilayah terdampak bencana.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Pimpin Rakor Percepatan Rehabilitasi Aceh Seluruh laporan aduan yang diterima hingga rapat tanggal 5 Januari 2026 telah ditindaklanjuti untuk mempercepat proses pemulihan.
"Tanggal 5 kami laporkan semua, teman-teman PIC melaporkan dari lapangan, kemudian ada permasalahan yang bisa kami selesaikan langsung di sini," ujar Khalid. Ia menambahkan, komunikasi antar kementerian berjalan sangat baik, sehingga berbagai persoalan dapat ditangani lebih cepat.
Empat permasalahan pokok yang menjadi fokus penanganan adalah:
- Normalisasi sungai – Sungai yang tersumbat kayu dan sampah berpotensi menimbulkan banjir susulan meski hujan singkat.- Percepatan penyediaan hunian tetap sementara (Huntara) – Prioritas diberikan untuk ruang aman bagi perempuan dan anak.- Akses infrastruktur ke daerah terisolir – Memastikan distribusi logistik dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.- Pembersihan rumah rusak ringan – Mendukung percepatan pemulihan lingkungan terdampak.
Khalid menyebut, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen DPR dalam mempercepat rehabilitasi pascabanjir dan memastikan layanan dasar masyarakat kembali normal.
"Alhamdulillah, banyak hal yang bisa kami selesaikan," ujar Khalid menutup.*
(d/dh)