TAPSEL – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Informasi Rakyat Tapanuli Bagian Selatan (DPD Lira Tabagsel) menemukan dugaan ketidakberesan dalam penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat.
Sekretaris DPD Lira Tabagsel, Marahalim Harahap, menjelaskan hasil investigasi lanjutan yang dilakukan di Dusun 6 Lobu Jelok, Rabu (7/12/2026), menunjukkan praktik penyaluran bantuan yang tidak merata.
"Dari sekitar 60 Kepala Keluarga (KK), hanya 16 KK yang menerima bantuan CPP beras pasca bencana. Ada indikasi segelintir oknum menggelapkan bantuan tersebut," ujar Marahalim.
Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Bobby Nasution Dinilai Paling Layak Pimpin Golkar Sumut, Ini Alasannya Salah seorang warga, Hanafi, mengaku namanya tercantum di daftar penerima bantuan, namun tidak mendapatkan bantuan sama sekali.
"Nama saya ada, tanda tangan ada, tapi saya tidak menerima beras. Bisa jadi tanda tangan saya dipalsukan," ucapnya.
Burhanuddin Hutasuhut, Ketua Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Tapsel, mengecam keras dugaan penggelapan ini.
Ia mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membentuk tim khusus untuk menelusuri praktik-praktik nakal dalam penyaluran bantuan pasca bencana.
"Jika terbukti, oknum yang bermain-main dengan bantuan rakyat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Burhanuddin.
Hingga saat ini, Kepala Desa Parsalakan maupun Camat Angkola Barat belum berhasil dihubungi untuk memberikan keterangan resmi terkait kasus ini.
Kasus ini menambah daftar panjang tantangan distribusi bantuan pasca bencana di Sumatera Utara, di mana akuntabilitas dan transparansi masih menjadi sorotan utama masyarakat dan organisasi lokal.*
(ad)