JAKARTA — Indonesia akan memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya sejak 80 tahun kemerdekaan.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat acara Serah Terima Aset Rampasan Negara dari KPK di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/1/2026).
"Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia," ujar Pigai.
Baca Juga: Indonesia Resmi Punya Kampung Haji di Mekkah, 13 Tower Hotel dan Mal Segera Dibangun! Pigai menambahkan, posisi Indonesia di Dewan HAM PBB memberi kesempatan bagi negara untuk berperan aktif menangani persoalan global.
Ia menyinggung situasi di Venezuela, yang menurutnya kini berada dalam kondisi chaos setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Sekjen PBB baru orang nomor dua sekarang Indonesia. Besok yang Venezuela nanti dia yang ini, putra Indonesia akan menangani Venezuela," kata Pigai.
Sebelumnya, Pigai menegaskan komitmennya membawa Indonesia merebut posisi Presiden Dewan HAM PBB, yang menurutnya dapat mengubah tatanan dunia.
"Kalau kepemimpinan Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan mengetuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai," ujarnya.
Posisi strategis ini juga menjadi bentuk diplomasi multilateral Indonesia, yang diharapkan meningkatkan peran negara dalam menyelesaikan isu HAM global dan menguatkan posisi Indonesia di kancah internasional.*
(cn/ad)