MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait rumah terdampak bencana banjir dan longsor akhir November 2025.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Hingga saat ini, 15 daerah di Sumut telah menerbitkan SK Rumah Terdampak Bencana.
Baca Juga: Wagub Sumut Terima Bantuan Rp500 Juta dari Pemkot Makassar untuk Korban Banjir Dua daerah, yaitu Kabupaten Tebingtinggi dan Kota Medan, masih dalam proses, sementara Kabupaten Asahan dan Batubara tidak mengajukan.
"Kami akan menerbitkan SK Gubernur hari ini untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat. Sisanya akan disempurnakan, karena menurut BNPB data boleh diperbaiki ke depannya," kata Bobby Nasution dalam Rapat Koordinasi Pendataan Pascabencana secara virtual dengan Kemendagri, Selasa (6/1/2026).
Percepatan penerbitan SK ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan pascabencana dan mengurangi jumlah warga yang tinggal di pengungsian, terutama mereka dengan kerusakan rumah ringan hingga sedang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan, Kemensos menyiapkan bantuan pascabencana Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan, jaminan hidup Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan modal Rp5 juta per keluarga untuk usaha kecil.
Santunan korban meninggal dan luka berat juga telah disalurkan.
Berdasarkan data BNPB, rumah rusak ringan mendapat bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pendataan dan penerbitan SK agar warga terdampak dapat segera kembali ke rumah dan beraktivitas.
"Semua kuncinya kecepatan data. Kalau cepat, masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang bisa pulang, membersihkan rumah, dan mulai aktivitas. Tanpa bantuan pemerintah, mereka tetap bertahan, tapi dengan percepatan ini pemulihan bisa lebih cepat," kata Tito.*
(dh)