SERANG — Kick-Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Alun-alun Kota Serang, Banten, menjadi ajang refleksi serius atas kondisi pers nasional.
Di tengah seremoni pembukaan rangkaian HPN yang diinisiasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Dewan Pers, Media Independen Online (MIO) Indonesia menyoroti rapuhnya fondasi ekonomi media serta meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers.
Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, menilai tema HPN 2026, "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat", sudah relevan dengan situasi terkini.
Baca Juga: Menuju SIWO Award 2025: Siapa Atlet, Pelatih, dan Tokoh Terbaik Tahun Ini? Namun, ia menilai tema tersebut belum sepenuhnya menyentuh persoalan struktural yang dihadapi industri media, khususnya media online dan media lokal.
"Pers hari ini menghadapi krisis ekonomi yang sistemik. Ketimpangan distribusi belanja iklan, dominasi platform digital global, serta minimnya kebijakan yang berpihak pada media lokal membuat banyak perusahaan pers berada dalam kondisi tidak sehat," kata Prayogie dalam pernyataannya.
Menurut dia, aliran belanja iklan nasional kini lebih banyak tersedot ke platform digital global dan media sosial.
Sementara itu, media pers—terutama media lokal dan independen—hanya memperoleh porsi kecil. Dampaknya terasa langsung pada keberlangsungan redaksi dan kesejahteraan wartawan.
"Dalam kondisi seperti ini, kualitas jurnalistik kerap menjadi korban. Wartawan dibebani target kuantitas, bekerja dengan upah minim, bahkan tanpa perlindungan kerja yang layak," ujar Prayogie.
Tekanan Ekonomi dan Ancaman Kebebasan Pers
Prayogie menambahkan, tekanan ekonomi berpotensi melemahkan independensi pers.
Media yang bergantung pada iklan atau kerja sama tertentu berada dalam posisi tawar yang lemah ketika harus bersikap kritis terhadap kekuasaan maupun kepentingan modal.
Selain persoalan ekonomi, ia juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers.