JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengusulkan pembentukan badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera.
Usulan ini muncul menyusul luasnya kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Alex, skala dan karakter bencana kali ini berbeda dari pengalaman sebelumnya.
Baca Juga: Sinergi TNI-Polri dan Warga Tabanan Gotong Royong Bersihkan Longsor di Desa Karyasari, Akses Jalan Kembali Normal Selain banjir dan longsor, kerusakan lingkungan terjadi secara masif dan berpotensi berlangsung dalam jangka panjang.
"Kita punya pengalaman menangani tsunami Aceh-Nias, gempa, likuifaksi, dan longsor. Tapi banjir yang disertai kerusakan lingkungan secara masif seperti ini belum pernah kita alami. Karena itu, kehadiran badan khusus sangat diperlukan," kata Alex dalam keterangannya, Sabtu, 3 Januari 2026.
Usulan tersebut disampaikan merespons persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas pembentukan Satuan Tugas Kuala, yang diusulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas di lokasi hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis, 1 Januari 2026.
Satgas Kuala dirancang untuk menangani pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.
Namun, Alex menilai mandat tersebut perlu diperluas.
"Satgas ini layak ditingkatkan statusnya menjadi badan khusus. Tugasnya tidak hanya mengeruk sungai, tetapi menangani dampak bencana secara komprehensif serta mengatasi kendala teknis kewenangan antarinstansi," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Alex juga menyoroti prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi hingga Maret 2026.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut penanganan yang terencana dan berkelanjutan.
Dari sisi pendanaan, Alex menilai badan khusus akan mempermudah koordinasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tanpa harus mengubah Undang-Undang APBN.