JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan masyarakat yang terlibat dalam pembersihan dan penanganan pascabanjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera akan mendapatkan bayaran dari negara melalui skema padat karya.
Kebijakan ini ditempuh untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus memberikan penghasilan langsung bagi warga yang terdampak bencana.
"Karena kebutuhan penanganan mendesak, kami saat ini bekerja selama 24 jam, malam pun kami kerja. Untuk masyarakat dan rekan-rekan yang berkenan membantu, kami libatkan dalam program padat karya, sehingga mereka mendapat bayaran," kata Dody saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdampak, Selasa, 30 Desember 2025.
Baca Juga: Dua Tersangka Teroris Diamankan di Sumut Saat Libur Nataru, Densus 88 Amankan Jaringan NII dan AD Kementerian PU telah mengerahkan tim ke sejumlah daerah dengan tingkat kerusakan paling parah, antara lain Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Gayo Lues.
Penanganan awal difokuskan pada Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Namun, seiring perkembangan di lapangan, ditemukan kerusakan serupa di beberapa kabupaten lain.
Menurut Dody, salah satu tantangan utama dalam proses pemulihan adalah pembersihan lumpur dengan ketebalan mencapai 1 hingga 2 meter.
Kondisi ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama untuk membersihkan fasilitas publik seperti jembatan, rumah sakit umum daerah, pondok pesantren, sekolah, serta jalan-jalan utama di wilayah terdampak.
Dalam pelaksanaan penanganan tersebut, Kementerian PU juga bersinergi dengan TNI untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat.
Dody berharap skema padat karya tidak hanya menjadi wujud gotong royong kemanusiaan, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana.
"Harapannya, masyarakat terdampak dan para relawan tidak hanya terlibat dalam aksi kemanusiaan, tetapi juga mendapatkan sedikit sumbangan dari negara," ujarnya.*
(vo/ad)