BANDA ACEH – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengaku belum memahami mekanisme sistem keuangan untuk pembangunan jembatan di daerah terdampak bencana di Sumatera.
Pernyataan itu disampaikan saat rapat koordinasi penanganan pascabencana bersama DPR dan pemerintah pusat di Aceh, Selasa (30/12/2025).
"Bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini," kata Maruli.
Baca Juga: Bupati Bener Meriah Akui Tak Mampu Tangani Rehabilitasi Pascabencana Rapat koordinasi dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurijal, dan Saan Mustopa.
Selain pimpinan DPR, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Dirut Telkomsel dan PLN.
Maruli menjelaskan, TNI telah membangun 22 jembatan bailey di seluruh daerah terdampak bencana, sementara Kementerian Pekerjaan Umum menambahkan 14 jembatan bailey.
Selain itu, TNI juga menyiapkan 39 jembatan armco di Aceh.
Namun, pembangunan secara swadaya ini diperkirakan hanya mampu bertahan hingga pertengahan Januari 2026.
"Sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat. Setelah itu ya sudah, keterbatasan pengetahuan prosedur juga menjadi kendala," ujarnya.
Menurut Maruli, selama ini TNI menerima alokasi dana terbatas untuk kebutuhan operasional di lapangan, dan sebagian besar bantuan teknis diberikan oleh Kementerian PUPR.
Meski demikian, ia menegaskan personel TNI tetap menjalankan tugas dengan baik dan tanpa keluhan.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan infrastruktur vital di wilayah terdampak, sekaligus memastikan koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan kementerian terkait berjalan efektif.*