JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai lambatnya pengumpulan data korban terdampak menjadi salah satu kendala utama dalam penyaluran bantuan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.
Menurut dia, data yang akurat dan cepat sangat dibutuhkan agar bantuan pemerintah dapat segera disalurkan.
"Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan by name, by address, dari yang rumah rusak ringan, sedang, dan berat," kata Tito dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Baca Juga: KSAD Maruli: Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera Paling Cepat Sepanjang Pengalaman Saya Tito menjelaskan, bencana tersebut berdampak pada 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Namun hingga kini, belum seluruh pemerintah daerah mengirimkan data jumlah warga terdampak.
Menurut dia, Sumatera Barat hampir seluruhnya telah menyerahkan data, sementara di Sumatera Utara baru sebagian.
Adapun daerah yang paling banyak belum mengirimkan data berasal dari Aceh.
"Yang belum banyak mengirimkan adalah di Aceh," ujar Tito.
Untuk mempercepat proses, Tito meminta BNPB dan Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung membantu pengumpulan data di lapangan.
Data tersebut nantinya akan divalidasi oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Karena ini menggunakan uang negara," kata Tito.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menunggu data lengkap seluruhnya untuk memulai penyaluran bantuan.