LHOKSEUMAWE – Komisi I DPR RI mengimbau aparat dan masyarakat di Aceh untuk menahan diri menyusul kericuhan yang terjadi saat pembubaran sekelompok massa di Simpang Kandang, Lhokseumawe.
Massa yang berdemonstrasi menuntut penetapan status bencana nasional untuk banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menekankan pentingnya menjaga kedamaian di tengah proses penanggulangan bencana.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Relaksasi KUR untuk UMKM Aceh Terdampak Banjir dan Longsor "Saya memahami bahwa masyarakat memiliki niat baik untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana, sekaligus menyuarakan aspirasi agar penanganan banjir mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Namun, dalam situasi darurat seperti ini, setiap pihak perlu menahan diri agar tidak terjadi gesekan yang justru memperburuk keadaan," ujarnya, Jumat (26/12/2025).
Kericuhan terjadi saat petugas gabungan TNI-Polri membubarkan demonstrasi yang membawa bendera putih, bendera bulan bintang, dan spanduk.
Massa menilai pemerintah pusat melanggar perjanjian Helsinki jika tuntutan soal status bencana tidak dipenuhi.
Dalam pembubaran, seorang warga dilaporkan ditangkap karena diduga membawa senjata.
Dave Laksono menyayangkan insiden itu.
"Peristiwa ini sangat disayangkan, terlebih terjadi di tengah kondisi bencana banjir yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama. Penanganan bencana harus menjadi prioritas utama, sementara perbedaan pandangan politik hendaknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat," jelasnya.
Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran, memimpin pembubaran demonstrasi dengan alasan mengganggu arus lalu lintas.
Dave berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga untuk menjaga persatuan, mengedepankan kemanusiaan, dan memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan aparat.*
(k/dh)