JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap).
Langkah ini bertujuan agar penanganan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Tito menjelaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Baca Juga: Kontroversi Bantuan Bencana di Aceh, TNI Ingatkan Larangan Bendera Separatis Huntap ditujukan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, khususnya penyediaan data korban dan lahan yang clear and clean—yakni lahan dengan status hukum jelas, layak secara teknis, tidak menimbulkan dampak lingkungan, dan dekat dengan fasilitas sosial seperti pasar, sekolah, dan tempat ibadah.
"Semakin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka pembangunan huntap akan berjalan lebih cepat. Tidak mungkin dibangun tanpa lahan yang layak," kata Tito, Jumat (26/12/2025).
Groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Sumut dan akan menyusul di Aceh dan Sumbar seiring kesiapan lahan dan kelengkapan data.
Mendagri juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan lahan milik pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo, serta memastikan pendataan korban rumah rusak ringan dan sedang secara by name by address untuk segera diverifikasi BNPB dan diberikan bantuan.
Rapat pembahasan huntap pascabencana ini berlangsung secara virtual dari Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (25/12/2025), dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, wakil gubernur, dan kepala daerah terdampak.*
(d/dh)