TAPANULI SELATAN — Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, diduga berkontribusi terhadap kerusakan bentang alam dan meningkatnya risiko bencana ekologis.
Proyek-proyek tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, tambang emas Martabe, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi.
Mantan Sekretaris Jenderal Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Kusnadi Wirasapoetra, menyebut pembangunan ketiga proyek tersebut memperlihatkan dilema klasik antara ambisi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.
Baca Juga: Kapolres Tapsel Ungkap Kronologi Penangkapan Pelaku Pembunuhan Bocah 12 Tahun, Pidana Mati Menanti "Ini adalah isu kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan kerap memicu konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi," kata Kusnadi dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.
PLTA Batang Toru menjadi proyek yang paling disorot karena lokasinya berada di bentang alam Batang Toru, habitat kritis Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang berstatus terancam punah.
Aktivitas pembangunan infrastruktur dinilai berpotensi memecah habitat satwa endemik tersebut.
Kekhawatiran serupa muncul terhadap keberadaan tambang emas Martabe. Kawasan konsesi tambang disebut merupakan habitat kunci Orangutan Tapanuli yang terus terdesak akibat aktivitas pertambangan berskala besar.
Selain ancaman terhadap keanekaragaman hayati, masyarakat lokal juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang limbah tambang dan hilangnya sumber penghidupan.
Adapun proyek PLTP Sorik Marapi, meski diklaim sebagai energi bersih, tidak lepas dari persoalan.
Pernah terjadi insiden maloperasional yang menyebabkan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Fenomena semburan air panas di sekitar lokasi proyek turut memicu keresahan warga, meski perusahaan menyebutnya sebagai gejala geologis alami.
Menurut Kusnadi, bencana ekologis yang belakangan terjadi di kawasan tersebut merupakan akumulasi dari eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan ketat.