JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan manfaat strategis dana sitaan negara saat menyaksikan pemameran uang rampasan senilai Rp6,6 triliun di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Prabowo mencontohkan, Rp6 triliun saja cukup untuk membangun 100 ribu rumah hunian tetap bagi pengungsi bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah. Rp6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap," ujar Prabowo, menekankan bahwa kebutuhan total hunian tetap mendekati 200.000 unit.
Baca Juga: Korban Bencana Sumatra Capai 1.129 Jiwa, BNPB Targetkan Hunian Sementara Akhir Desember Dalam prosesi tersebut, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memamerkan gunungan uang tunai Rp2,3 triliun dalam pecahan Rp100 ribu, sebagai simbol hasil penertiban kawasan hutan dan penegakan hukum atas penyalahgunaan lahan negara.
Secara simbolis, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan total uang sitaan negara Rp6.625.294.190.469,74 kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo, disaksikan Presiden Prabowo.
Dari total tersebut, Rp2,3 triliun berasal dari denda administratif kehutanan terhadap 20 perusahaan sawit dan tambang nikel, sedangkan Rp4,2 triliun lebih merupakan uang rampasan kasus korupsi besar, termasuk ekspor CPO dan impor gula.
Satgas PKH, yang dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, melibatkan KLHK, Polri, TNI, ATR/BPN, dan pemerintah daerah.
Tim ini menertibkan jutaan hektare hutan negara, menyelidiki pelanggaran izin konsesi, dan menindak perusahaan perusak hutan, yang terbukti berkorelasi dengan meningkatnya banjir bandang dan longsor.
Data hingga Rabu (24/12/2025) mencatat bencana banjir dan longsor menewaskan 1.112 orang, dengan 176 korban masih hilang.
Sebanyak 875 fasilitas pendidikan rusak, 147.000 unit rumah terdampak, dan lebih dari 624.000 warga bertahan di posko pengungsian.
Prabowo menegaskan, nilai Rp6,6 triliun masih merupakan bagian kecil dari potensi kerugian negara akibat praktik ilegal yang berlangsung bertahun-tahun.
"Dan ini baru ujungnya, saudara-saudara," katanya.