BANDA ACEH — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (DPD IKAL Lemhannas RI) Aceh menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Aceh.
Bantuan berupa kebutuhan pokok itu meliputi beras, minyak goreng, telur ayam, dan gula pasir dengan total mencapai sekitar tujuh ton.
Bantuan didistribusikan ke beberapa daerah terdampak, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang.
Baca Juga: Bupati Simalungun dan TP PKK Antar Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir Langkat Sekretaris DPD IKAL Lemhannas Aceh sekaligus Koordinator Donasi, Yusri Kasim, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan empati keluarga besar IKAL Lemhannas Aceh terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah.
"Donasi ini berasal dari para alumni Lemhannas Aceh serta para donatur yang berhasil kami himpun dalam beberapa waktu terakhir. Ini adalah bentuk solidaritas kami kepada saudara-saudara yang sedang diuji dengan bencana," kata Yusri di Banda Aceh, Rabu, 24 Desember 2025.
Yusri menyampaikan, pengurus IKAL Lemhannas Aceh juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga terdampak. Menurut dia, situasi di lokasi bencana masih memprihatinkan.
"Kami melihat langsung bagaimana para korban bertahan hidup dengan keterbatasan, sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan masyarakat. Dampak bencana ini sangat besar," ujarnya.
Ia menilai, penanganan pascabencana memerlukan langkah cepat dan terkoordinasi, terutama setelah masa tanggap darurat berakhir.
Rehabilitasi dan rekonstruksi, menurut Yusri, membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, pemangku kepentingan, hingga dukungan internasional.
Kebutuhan mendesak di lapangan saat ini, kata dia, tidak hanya logistik, tetapi juga hunian sementara, sarana air bersih dan MCK, serta pemulihan tempat ibadah, fasilitas pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan pesantren, hingga fasilitas umum dan perkantoran.
"Proses pemulihan ini membutuhkan waktu, anggaran, dan sumber daya besar. Karena itu, kami memandang pembentukan lembaga rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sebagai sebuah kebutuhan," ujar Yusri.