JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kontrak proyek pengendalian banjir dan rob dengan total anggaran Rp 2,62 triliun.
Proyek tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2026 hingga 2027 sebagai bagian dari upaya menekan risiko banjir yang kerap terjadi di ibu kota.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengatakan proyek mencakup pembangunan sistem polder, embung, perbaikan sungai dan kali, serta pembangunan dan penguatan tanggul pengaman pantai.
Baca Juga: Embung Kemiling di Bandar Lampung, Sekda Pastikan Pembangunan Sesuai Jadwal "Yang pertama adalah pembangunan sistem polder, kemudian pembangunan kali dan sungai, pembangunan embung atau waduk, serta pembangunan dan perkuatan tanggul pengaman pantai," kata Ika saat menyampaikan sambutan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.
Ika menyebutkan Pemprov DKI akan menambah 63 unit pompa baru di sejumlah titik rawan banjir. Selain itu, pembangunan embung direncanakan di tiga lokasi berbeda di Jakarta.
Menurut dia, paket proyek yang telah melalui proses lelang tersebut mencakup sembilan paket pembangunan sistem polder di 13 lokasi, dua paket pembangunan embung, serta dua paket pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang dua kilometer.
Pemerintah juga akan merevitalisasi sungai sepanjang dua kilometer.
Proyek ini difokuskan pada wilayah yang mengalami banjir berulang selama periode 2020 hingga 2024.
Pemprov DKI menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sebelum peringatan ulang tahun Jakarta pada 2027.
Ika mengatakan pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari program JakTirta Project yang bertujuan mendorong pengelolaan air secara berkelanjutan.
Program tersebut menjadi bagian dari Gerakan Jaga Jakarta dengan semangat pengelolaan air dan perlindungan wilayah perkotaan.*
(d/dh)