NIAS SELATAN – Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Nias Selatan (AMAL-NS), Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mencapai kesepakatan bersejarah terkait dugaan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli.
Kesepakatan ini lahir setelah lawatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Nias Selatan pada Minggu (21/12/2025).
Dialog terbuka berlangsung di Kaffe Titik Temu, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Senin (22/12/2025), dengan suasana santai namun penuh komitmen.
Baca Juga: Gubernur Bobby Nasution Dampingi Wapres Percepat Infrastruktur Pendidikan di Nias Fokus utama pertemuan adalah evaluasi dampak lingkungan dari operasional kedua perusahaan di Kepulauan Batu, Nias Selatan.
Beberapa poin utama kesepakatan antara AMAL-NS, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Balai Pengelola Hutan Lestari Wilayah II, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan antara lain:
1. Mengakui perjuangan AMAL-NS sebagai perjuangan bersama pemerintah daerah dan provinsi.
2. Menerbitkan rekomendasi penutupan secara permanen seluruh aktivitas PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli di Kepulauan Batu, yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
3. Melakukan peninjauan langsung lokasi kerusakan hutan dan lingkungan.
4. Melaksanakan audit, investigasi, dan proses hukum terhadap segala bentuk kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, serta keterlibatan oknum pemerintah, penegak hukum, dan pihak swasta.
5. Menyusun program reboisasi untuk pemulihan hutan di Kepulauan Batu.
Tokoh masyarakat Nias Selatan, Rendos Halawa, menekankan pentingnya langkah tegas dan transparan dari pemerintah untuk menghentikan seluruh aktivitas kedua perusahaan.
Aliansi masyarakat menilai keberadaan PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli telah menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan menutup aliran sungai, sehingga berdampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Kepulauan Batu.