BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memastikan bahwa dampak kerusakan akibat banjir dan tanah longsor di wilayahnya dapat menerima bantuan internasional, termasuk dari organisasi non-pemerintah (NGO) global.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada wartawan, Minggu (21/12/2025).
Menurut Muhammad, bantuan non-Government to Government diperbolehkan masuk ke Aceh selama melapor ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh).
Baca Juga: Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Terjun Langsung ke Pameu, Pastikan Penanganan Banjir Aceh Tengah Optimal Sementara itu, untuk bantuan bersifat Government to Government, pemerintah masih menunggu arahan resmi dari pusat.
"Terkait bantuan barang atau logistik, semuanya harus mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan," jelas Muhammad.
Ia menambahkan bahwa program pemulihan pasca bencana akan disesuaikan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang disusun Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.
Gubernur Aceh sendiri terus turun langsung ke lapangan untuk mengoptimalkan pemulihan di daerah terdampak.
Menurut Jubir Pemerintah Aceh, langkah ini diambil secara strategis dan terpadu, serta mengedepankan kerja sama semua pihak dalam mempercepat pemulihan.
Muhammad menegaskan, "Gubernur selalu berharap semua pihak, dengan segala kelebihan dan kekurangan, bersatu dan bekerja sama untuk percepatan pemulihan pasca bencana."*
(dh)