MEDAN — Pemerintah menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara.
Skema pembangunan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Provinsi Sumut, Jumat, 19 Desember 2025.
Bobby mengatakan, pembangunan hunian tetap merupakan bagian dari program nasional yang dikoordinasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Baca Juga: Dugaan Harimau Sumatera Muncul di Perkebunan Tapsel, BKSDA Gerak Cepat Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan 2.650 unit rumah untuk korban bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Sumatera Utara mendapatkan jatah 1.000 unit, Aceh 1.000 unit, dan 650 unit dialokasikan untuk Sumatera Barat," kata Bobby.
Menurut Bobby, kerusakan rumah warga akibat bencana terbagi dalam empat kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hilang.
Pemerintah, kata dia, memprioritaskan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya hilang total, termasuk lahan yang tak lagi layak dihuni.
"Yang kita utamakan adalah rumah yang hilang. Di Sumut jumlahnya lebih dari seribu. Bukan hanya bangunannya, tetapi tanahnya juga. Ini harus direlokasi," ujarnya.
Bobby menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota telah mengusulkan sejumlah skema penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap.
Lahan tersebut berasal dari aset pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Ia memastikan proses penyediaan dan peralihan lahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam status tanggap bencana.
Selain itu, lokasi hunian tetap harus memenuhi aspek keamanan dan legalitas.