MEDAN – Pemerintah Kota Medan memutuskan untuk mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang awalnya ditujukan bagi korban banjir.
Wali Kota Medan, Rico Waas, mengatakan langkah ini dilakukan setelah memeriksa regulasi dari pemerintah pusat.
"Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga, dan Kementerian Pertahanan bahwasanya memang melalui koordinasi semua, ini tidak diterima dulu," ujar Rico saat diwawancarai, Kamis (18/12/2025).
Baca Juga: Kejatisu: PT Ciputraland Tidak Terlibat Korupsi Lahan PTPN I Rico menambahkan, pengembalian bantuan ini tidak terkait teguran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melainkan karena pemerintah pusat memang belum mengizinkan bantuan asing untuk korban bencana.
"Karena memang pemerintah belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan lagi. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima," jelasnya.
Sebelumnya, bantuan dari UAE tersebut bukan hanya berupa beras 30 ton, tetapi juga mencakup 300 paket sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah.
Bantuan ini sempat direncanakan dibagikan kepada warga Kota Medan yang terdampak banjir.
"Kami tentunya apresiasi dan sangat berterima kasih atas solidaritas yang diberikan Uni Emirat Arab dengan memberikan bantuan ke Posko Bantuan Bencana Kota Medan," kata Rico.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menangani bencana banjir-longsor di Sumatera.
Menurut Prabowo, sejumlah kepala negara sahabat menawarkan bantuan, tetapi pemerintah menolak karena diyakini mampu mengatasi situasi.
"Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini," ujarnya saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Dengan keputusan ini, bantuan dari Uni Emirat Arab akan dikembalikan, namun solidaritas dan perhatian internasional terhadap korban banjir tetap diapresiasi oleh pemerintah dan masyarakat Kota Medan.*