JAKARTA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menginstruksikan seluruh jajaran kementeriannya untuk memperketat pengawasan dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan dari kelompok intoleran.
Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman, tanpa adanya intervensi atau intimidasi.
Dalam konferensi pers, Rabu (17/12/2025), Pigai menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan gesekan sosial.
Baca Juga: Bupati Darma Wijaya Hadiri Natal Serdang Bedagai, Donasi Rp600 Juta Disalurkan untuk Korban Bencana "Deteksi ini penting dari sekarang supaya kalau ada potensi gangguan, maka bisa dicarikan alternatif," ujar Pigai.
Ia menambahkan, pendekatan persuasif menjadi salah satu strategi yang akan diterapkan oleh jajaran keamanan.
"Bisa dilakukan penanganan, bisa lakukan pendekatan persuasi atau alternatif. Sehingga kegiatan beribadah bisa berlangsung secara baik dan benar," tambahnya.
Kementerian HAM juga diminta aktif turun ke lapangan, terutama di daerah yang memiliki rekam jejak konflik sosial, guna meminimalkan risiko gangguan selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menegakkan hak beribadah sebagai bagian dari hak asasi warga negara.*
(dw/dh)