BANDA ACEH – Pemerintah Aceh secara resmi meminta dukungan Badan PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November 2025.
Surat resmi ini diterima kantor perwakilan PBB di Indonesia pada Minggu (14/12/2025).
"UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery)," ujar pernyataan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Senin (15/12/2025).
Baca Juga: Benarkah Luhut Pemilik PT TPL? Prabowo Perintahkan Audit Total Terkait Banjir dan Longsor di Sumatera Sementara itu, UNICEF menegaskan tengah menelaah bidang dukungan yang diminta Pemerintah Aceh melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
"Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya terkait kesejahteraan anak," kata pernyataan tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga internasional dilakukan secara resmi dengan mempertimbangkan pengalaman bencana tsunami 2004.
Meskipun pemerintah pusat belum membuka bantuan internasional secara luas, sejumlah relawan dan logistik dari luar negeri, termasuk Malaysia dan China, telah masuk untuk membantu masyarakat terdampak.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menekankan prinsip kemanusiaan dalam menerima bantuan.
"Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," ujar Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources, Senin (15/12/2025).
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa meski sejumlah kepala negara menawarkan bantuan internasional, Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri.
Presiden juga memastikan ketersediaan anggaran APBN siap menopang kebutuhan tanggap darurat, termasuk dana taktis tambahan sebesar Rp20 miliar untuk tiap provinsi terdampak dan Rp4 miliar bagi tiap kabupaten/kota terdampak.
Dengan dukungan lembaga internasional dan kesiapan APBN, pemerintah berharap respons darurat dan rehabilitasi pascabencana di Aceh dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berfokus pada kesejahteraan warga terdampak.*