JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah pusat masih mampu menangani banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan semuanya. Ini tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus," ujar Presiden.
Baca Juga: Bentuk Kepedulian Terhadap Korban Bencana Alam, Bupati Batu Bara Lepas Keberangkatan 12 Truk Bantuan Prabowo menjelaskan pemerintah telah menurunkan puluhan helikopter dan belasan pesawat untuk percepatan penanganan bencana, sementara aparat di lapangan berupaya menjangkau daerah yang masih terisolasi.
Presiden menekankan seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dan berinisiatif tanpa menunggu perintah langsung dari beliau.
"Saya bangga melihat aparat di setiap tingkatan berada di tengah rakyat," tambah Prabowo.
Meskipun demikian, desakan agar pemerintah menetapkan bencana nasional tetap mengemuka.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat distribusi logistik dan koordinasi antarinstansi.
"Penetapan bencana nasional bukan soal gengsi, tetapi soal memastikan seluruh instrumen negara bisa bergerak maksimal," kata Anies.
Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, Presiden menyatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus dan membangun hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
"Mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun sekitar 2.000 rumah. Bahkan rumah-rumah ini bisa langsung menjadi hunian tetap," kata Prabowo.
Presiden juga menekankan agar persoalan lahan tidak menjadi hambatan, dengan memanfaatkan lahan negara, PTPN, atau konsesi hutan bila diperlukan.