JAKARTA– Partai Demokrat mendorong pemerintah segera membuka akses bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemberian bantuan harus dibuka lebar agar penanganan korban bisa lebih cepat dan efektif.
"Dalam situasi bencana alam yang membuat rakyat masih sulit mengakses berbagai kebutuhan sehari-hari, khususnya pangan, sebaiknya bantuan kemanusiaan dibuka dari manapun, termasuk dari negara lain," kata Herman Khaeron saat dihubungi, Senin (8/12/2025).
Baca Juga: Banjir Sumatera: Pemerintah Pilih Mandiri, DPR Dorong Tetap Jaga Hubungan Internasional Herman menambahkan, kerusakan yang cukup parah di Sumatera menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka pintu bantuan dari banyak pihak, termasuk negara-negara asing.
Hal ini penting tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga tahap rekonstruksi dan rehabilitasi agar kehidupan masyarakat kembali normal.
"Hal ini untuk mempercepat tahap tanggap darurat. Bahkan dengan tingkat kerusakan yang masif, kita juga membutuhkan bantuan pihak lain dalam tahapan rekontruksi/rehabilitasi, agar kehidupan kembali normal," ujar Herman.
Partai Demokrat juga menyinggung sikap pemerintah yang cepat memberikan bantuan kepada negara lain saat bencana terjadi.
Herman menilai hal yang sama wajar jika negara lain ingin memberikan bantuan kepada Indonesia.
"Menurut saya, kelaziman antarnegara saling bantu dalam situasi bencana, Indonesia juga membantu negara lain jika ada bencana," katanya.
Seperti diketahui, banjir dan longsor di Sumatera terjadi pada 25 November 2025.
Hingga hampir dua pekan setelah bencana, pemerintah masih belum membuka akses bantuan dari negara-negara asing.
Menurut data terbaru BNPB hingga Minggu (7/12/2025) sore, tercatat 940 orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatera, 276 orang hilang, dan sekitar 5.000 lainnya mengalami luka-luka.