JAKARTA, – Pemerintah Indonesia masih menunda pembukaan akses bantuan internasional bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keyakinan terhadap kemampuan nasional dalam menangani bencana secara mandiri.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menilai keputusan pemerintah bisa dipahami sebagai cerminan kapasitas aparat, lembaga, dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Baca Juga: Banjir Aceh: 7 Arahan Prabowo Demi Percepatan Pemulihan dan Penanganan Korban "Keputusan pemerintah untuk sementara tidak menerima bantuan asing mencerminkan kepercayaan diri negara ini terhadap kemampuan nasional dalam menangani situasi darurat," ujar Dave, Senin (8/12/2025).
Meski menekankan kemandirian, Dave mengingatkan pemerintah tetap menjaga komunikasi dengan negara-negara yang menawarkan bantuan.
"Penting bagi pemerintah untuk tetap menjalin diplomasi agar sikap kemandirian ini dipahami dunia internasional, sekaligus membuka ruang solidaritas global apabila dibutuhkan," katanya.
Sikap Indonesia, menurut Dave, harus menyeimbangkan kemandirian dengan penghormatan terhadap uluran bantuan internasional.
Dengan demikian, kapasitas nasional terlihat matang, tetapi Indonesia tetap mengedepankan prinsip kerja sama antarbangsa.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan Indonesia masih mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing.
"Kami menghargai tawaran negara sahabat, tetapi kondisi saat ini masih dapat ditangani secara mandiri," katanya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, Indonesia memiliki stok pangan yang cukup untuk para korban, sehingga bantuan dari luar negeri belum diperlukan.
Komisi I DPR menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah, sambil mendorong diplomasi yang terbuka, transparan, dan menghargai solidaritas internasional.*