BANDUNG – Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyoroti praktik politisasi bantuan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera yang dinilai kerap dijadikan alat kepentingan elektoral.
Menurut Hasto, bantuan seharusnya diberikan semata-mata atas dasar kemanusiaan, bukan untuk menarik dukungan politik.
"Kita melakukan koreksi terhadap watak political industrial complex, di mana sekarang bencana saja dijadikan elektoral. Memberikan bantuan pun dicoba dikonversikan untuk kepentingan politik, padahal namanya kemanusiaan," kata Hasto saat memberikan pidato pada Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP di Bandung, Minggu (7/12/2025).
Baca Juga: Empat Perusahaan di Batang Toru–Garoga Disetop, Satu Nama Masih Dirahasiakan Hasto menekankan bahwa dalam situasi bencana, naluri kemanusiaan biasanya muncul tanpa pamrih.
Ia mencontohkan, ketika melihat anak kecil dalam bahaya, seseorang akan menolong secara spontan tanpa menanyakan latar belakangnya.
"Kalau kita membantu dia, apakah harus dipotret wartawan? Apakah harus masuk media sosial? Apa suku dan agamanya? This is the meaning of humanity," ujarnya.
Selain itu, Hasto mengapresiasi solidaritas kader PDI-P di Jawa Barat yang menggalang dana sebesar Rp 1 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera.
Dana ini akan digunakan untuk operasi bantuan yang dinamakan "Operasi Laksamana Malahayati."
"Kami mengucapkan terima kasih atas gotong royong Rp 1 miliar dari seluruh kader di Jawa Barat. Ini akan kita pakai untuk operasi Laksamana Malahayati," tuturnya.
Hasto menegaskan, bantuan bencana harus dilandasi rasa kemanusiaan dan kepekaan sosial, bukan semata-mata pertimbangan politik, agar masyarakat merasakan dampak positif nyata dari upaya penanggulangan bencana.*
(km/ad)