JAKARTA - Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik saling sindir antarmenteri yang mencuat pascabencana banjir di tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Ia menegaskan bahwa persoalan banjir dan lingkungan tidak bisa serta-merta ditimpakan kepada menteri yang baru menjabat dalam waktu singkat.
"Ini bukan kesalahan satu orang dua orang, coba lihat dulu kesalahannya menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian mereka baru jadi menteri satu tahun, bener enggak ini kesalahan mereka?" kata Hasan, dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (7/12/2025).
Baca Juga: Prabowo hingga Purbaya Digugat Warga Imbas Banjir Sumatera Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional: Mereka Lalai! Menurut Hasan, banjir sering kali merupakan akumulasi pengelolaan lingkungan yang terjadi selama puluhan tahun.
Evaluasi seharusnya ditarik jauh ke belakang, untuk menemukan akar masalah sesungguhnya.
"Apakah ini kesalahan kita sudah berpuluh-puluh tahun misalkan. Kita tarik 50 tahun, kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun, ini kan yang harus ditelusuri, bener enggak terjadi kesalahan di situ," ujarnya.
Selain menyoroti akar persoalan, Hasan juga menekankan etika pemerintahan.
Evaluasi atau peringatan terhadap anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, bukan sesama menteri di ruang publik.
"Kalau saya sih mau menggarisbawahi dua hal, yang berhak memperingatkan anggota kabinet itu bossnya kabinet. Bosnya kabinet itu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik itu secara tertutup maupun terbuka," jelas Hasan.
Hasan menyayangkan aksi saling sindir di muka umum yang dinilainya merusak citra soliditas pemerintah.
Padahal, dalam penanganan bencana, kekompakan kabinet sangat dibutuhkan.
"Ketika bukan Pak Purbaya yang menyenggol menteri lain, kelihatan enggak kalau kabinet jadi tidak solid? Kan berbalas-balasannya jadi tidak solid. Padahal kita justru sekarang lagi butuh solid-solidnya ini," ujarnya.