JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dikomandoi Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk menindak tegas mafia pembalakan liar di kawasan hutan Sumatera.
Permintaan ini muncul setelah banjir besar di beberapa provinsi di Pulau Sumatera diduga diperparah oleh maraknya aktivitas ilegal yang merusak hutan.
"Dengan adanya kondisi bencana sekarang, di mana banjir mengungkap fakta dugaan maraknya pembalakan liar dan kejahatan korporasi di Sumatera, maka Satgas PKH harus lebih progresif dalam menyikat para pelaku utamanya, atau mafia," ujar pakar hukum Suparji Achmad, Kamis, 4 Desember 2025.
Baca Juga: Miris, 2.000 Warga Langkat Mengungsi di Atas Rel Kereta Tanpa Fasilitas Memadai Meski sebelumnya Satgas PKH melaporkan berhasil menyita hampir 5,3 juta hektare kawasan hutan bermasalah, kondisi bencana saat ini menuntut langkah yang lebih gencar.
Suparji menekankan, satgas harus menindak pembalakan liar, baik yang dilakukan di kawasan yang sudah habis izinnya maupun yang secara mutlak tidak boleh dikelola.
"Apakah memang ada izinnya sudah habis namun tetap beroperasi, praktik pembalakan liar yang merusak, atau memang kawasan yang secara mutlak tidak boleh dikelola. Ini yang harus terus ditertibkan," kata Suparji.
Selain pelaku individu, korporasi yang melanggar hukum juga harus mendapat tindakan pidana.
Penegakan hukum yang tegas diharapkan tidak hanya meminimalisir kerusakan hutan, tetapi juga mengurangi potensi kerugian negara sekaligus mencegah bencana yang merenggut nyawa dan menghancurkan infrastruktur.
"Dengan kasus sekarang yang telah membawa korban jiwa dan kerugian material besar, harus segera dilakukan penyelidikan mendalam ada tidaknya pelanggaran hukum dan penetapan tersangka," imbuh Suparji.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan agar pemerintah tak segan menindak pelaku kejahatan yang mencuri kekayaan alam.
Menurutnya, sumber daya alam Indonesia harus dinikmati rakyat, bukan merugikan bangsa.*
(oz/dh)