MEDAN – Banjir susulan di Kota Medan memicu kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menegaskan, kondisi darurat tidak boleh menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan BBM seperti beberapa hari sebelumnya.
Dalam pernyataannya, LAPK menyoroti perlunya Pertamina memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan stok aman di seluruh SPBU.
Baca Juga: 22 Sekolah di Medan Belum Bisa Beraktivitas Pascabanjir Publik menuntut agar perusahaan tidak hanya memberikan jaminan normatif, tetapi juga menyertakan data dan jadwal distribusi yang transparan.
"Transparansi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat tidak panik dan berbondong-bondong ke SPBU, menciptakan antrean baru," ujar Padian Adi S. Siregar, Ketua LAPK.
Lembaga ini juga mengingatkan Pertamina untuk tidak memberlakukan pembatasan kuota per kendaraan yang sebelumnya terbukti tidak efektif.
Menurut LAPK, kualitas layanan publik harus tetap terjaga bahkan dalam kondisi darurat, dengan penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan terbuka.
Publik berharap Pertamina proaktif menghadapi gangguan distribusi akibat bencana, sehingga masyarakat mendapat kepastian pasokan BBM tanpa mengalami kekacauan berulang.
LAPK menekankan bahwa masyarakat berhak mendapat kepastian layanan dan ketersediaan BBM, bukan sekadar jaminan kosong, terutama di tengah kondisi darurat seperti banjir susulan di Medan.*
(dh)