SULAWESI TENGAH - Pengamat hukum dan politik, Pieter C. Zulkifli, menyoroti keberadaan bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang menurutnya beroperasi seolah tanpa kontrol negara.
"Fenomena ini bukan soal kedaulatan yang dicuri, tapi dilepas begitu saja. Negara hadir hanya lewat wacana, bukan tindakan," ujar Pieter, Kamis (27/11/2025).
Bandara IMIP tercatat resmi di Kementerian Perhubungan dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS, berstatus bandara domestik non-kelas, serta berada di bawah pengawasan Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
Baca Juga: Kasus Pagar Laut di Tangerang: Susno Duadji Ungkap Nama Pelaku dan Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Meski begitu, Pieter menyoroti kenyataan di lapangan: tidak terlihat aparat keamanan, imigrasi, maupun bea cukai, sementara aksesnya tertutup rapat.
"Pesawat hilir-mudik mengangkut tenaga kerja dan tamu perusahaan, namun administrasi penerbangan tidak sepenuhnya berada dalam kontrol negara. Seolah sebuah infrastruktur publik berubah menjadi wilayah privat," kata Pieter.
Menurut mantan Ketua Komisi III DPR itu, negara tetap wajib hadir pada seluruh fasilitas yang menjadi bagian dari kedaulatan ruang udara.
Status bandara privat tidak boleh menghapus fungsi negara sebagai regulator, pengawas keamanan, dan pemegang otoritas penuh atas masuk-keluarnya manusia dan barang.
Pieter juga menyinggung fenomena ini memicu kritik publik dan perhatian Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsuddin, yang menilai kondisi bandara IMIP sebagai "negara di dalam negara."
"Kritik ini bukan sekadar desakan emosional. Ia peringatan terhadap melemahnya fungsi kontrol negara. Transparansi perizinan dan pengelolaan bandara privat harus diatur ketat agar kedaulatan tetap dijaga," tegas Pieter.
Ia menambahkan, audit regulasi dan penegakan hukum mutlak dilakukan, termasuk terhadap pejabat yang lalai.
"Negara hadir bukan untuk menghambat investasi, tetapi memastikan pertumbuhan industri tidak mengorbankan prinsip dasar bernegara. Bandara adalah pintu kedaulatan, bukan akses eksklusif korporasi," pungkas Pieter.*