JAKARTA- Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menerima audiensi Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Utama Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengajak para legislator untuk ikut berjihad memastikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berjalan akurat dan real time.
"Jadi saya mengundang, mari para anggota DPRD ini berjihad. Ini jihad untuk menghasilkan data yang real time, data yang akurat, data yang memang sesuai dengan kenyataan di lapangan," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Hanya untuk Kebutuhan Dasar, Jangan untuk Rokok dan Judi Gus Ipul menekankan, DTSEN menjadi tonggak baru bagi Indonesia.
Untuk pertama kalinya, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan pangkalan data terpadu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
Keseragaman data ini penting untuk menghilangkan ego sektoral dan menyamakan intervensi sosial.
"Kalau datanya sudah sama, intervensinya diintegrasikan, maka hasilnya akan berdampak," jelasnya.
Ia meminta DPRD Sumsel berperan aktif dalam pengawasan pemutakhiran data melalui beberapa saluran resmi: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG), aplikasi Cek Bansos untuk usul sanggah, serta pendampingan langsung ke lapangan oleh tim Kemensos bersama dinas sosial dan BPS.
Selain itu, pemerintah menyiapkan layanan publik berupa Call Center 021-171 24 jam dan WhatsApp Center yang akan diluncurkan Desember 2025.
Gus Ipul menekankan, pemutakhiran data sangat penting karena kondisi masyarakat terus berubah akibat kelahiran, kematian, perpindahan, dan perubahan status keluarga.
"Kalau terlambat kita memberikan pemutakhiran, ya kita membantu orang yang meninggal. Kita membantu orang yang sudah pindah tempat. Jadi akhirnya Bansos kita sering tidak tepat sasaran," pungkas Gus Ipul.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani (Gerindra), Sekretaris Komisi V Kiky Subagio (Demokrat), serta anggota DPRD dari Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, PKB, PKS, PAN, dan PPP.