JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak keberatan dengan penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Bahlil, pengamanan dari aparat TNI dan kepolisian diperlukan untuk mencegah potensi sabotase terhadap industri strategis negara.
"Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, jadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting," ujar Bahlil di Kompleks Istana, Rabu (26/11/2025).
Baca Juga: Bahlil Beberkan Rencana Pembangunan PLTS dalam Ratas Bersama Presiden Prabowo Bahlil menekankan, pengamanan kilang minyak adalah bagian dari upaya seluruh institusi negara berkolaborasi demi kepentingan nasional.
"Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan hal-hal penting bagi kepentingan negara," tambahnya.
Menurut Bahlil, potensi ancaman maupun sabotase harus diminimalkan agar tidak terjadi gangguan terhadap operasi kilang minyak BUMN.
"Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya, kita lihat, potensi itu kan selalu kemungkinan ada," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan TNI Angkatan Darat akan mulai ditugaskan menjaga seluruh kilang minyak BUMN mulai Desember 2025.
Penugasan ini termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai revisi Pasal 14 Undang-Undang TNI.
"Kilang dan terminal ini bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita," ujar Sjafrie, menegaskan bahwa pengamanan kilang minyak merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga kedaulatan negara.
Penugasan TNI akan dipantau Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk mendeteksi potensi ancaman yang mungkin muncul.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi gangguan fisik maupun potensi sabotase yang bisa mengganggu pasokan energi dan keamanan nasional.*