BULUNGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap aman dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
"Insyaallah TPP aman dan tidak terganggu. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua," ujar Syarwani, Selasa (25/11).
Ia menekankan komitmen Pemkab Bulungan untuk menjaga kesejahteraan aparatur sembari memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.
Baca Juga: Guru PPPK Tewas di OKU, Polisi: Pelaku adalah Tetangga Korban Meskipun TPP dijamin tetap berjalan, Pemda Bulungan akan menerapkan langkah efisiensi pada sejumlah pos belanja tahun 2026.
Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan antara lain pengurangan belanja rutin, pembatasan kegiatan rapat dengan konsumsi berlebih, dan pembatasan perjalanan dinas berdasarkan skala prioritas.
"Cukup air minum atau kebutuhan dasar lainnya," kata Syarwani.
Penghematan juga dilakukan dengan menunda beberapa pengadaan barang, termasuk kendaraan dinas yang masih layak pakai.
Menurutnya, pengalihan anggaran dari belanja internal ke belanja publik diharapkan memperkuat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
"Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan, dan lebih banyak anggaran kita dorong untuk kepentingan masyarakat," jelas Syarwani.
Kebijakan efisiensi ini merupakan strategi Pemkab Bulungan untuk memperkuat fiskal daerah, memastikan kesejahteraan ASN tetap terjaga, sekaligus memenuhi kebutuhan program prioritas pembangunan daerah di 2026.*
(v/um)