JAKARTA- Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyoroti ketimpangan kesejahteraan guru di ibu kota.
Menurutnya, sebagian besar guru sekolah swasta masih menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), meski Hari Guru Nasional diperingati setiap 25 November.
"Pemerintah baru memberikan gaji layak untuk guru negeri. Namun guru swasta masih jauh dari kata layak. Bahkan jauh di bawah UMP DKI. Teman-teman PJLP dibayar sesuai UMP, tapi guru swasta tidak ada standar," kata Khoirudin saat ditemui Selasa (25/11).
Baca Juga: Kemenag Bangga: PPG Melonjak 700 Persen, Guru Semua Agama Kini Bisa Ikuti PPG Khoirudin menegaskan persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan legislatif di Jakarta.
Ia menyarankan Pemprov DKI menyiapkan dukungan fiskal dari APBD untuk meningkatkan penghasilan guru swasta.
"Seharusnya minimal pemerintah memberikan perhatian terhadap gajinya. Paling tidak, gaji gurunya, pemerintah turun tangan dengan memberikan subsidi yang layak," ujarnya.
Khoirudin juga menekankan bahwa Pemprov DKI dan DPRD berkomitmen mendorong perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru SD, SMP, SMA, madrasah, PAUD, TK, dan TPA.
Menurutnya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah menanamkan ilmu dan karakter bagi generasi muda.
"Guru adalah pahlawan yang masih bersama kita. Semua yang sukses hari ini adalah jasa mereka semua," imbuhnya.
Dengan momentum Hari Guru Nasional, Khoirudin berharap perhatian terhadap kesejahteraan guru swasta menjadi agenda prioritas, bukan sekadar perayaan formal.*
(v/um)