MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah tegas dengan menyepakati bersama masyarakat adat Tapanuli Raya untuk merekomendasikan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada pemerintah pusat.
Langkah ini sebagai respon atas berbagai konflik sosial dan dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan tersebut di wilayah Sumatera Utara.
Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan surat rekomendasi, sedangkan keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat, yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Gubernur Bobby Nasution Sepakat Rekomendasikan Penutupan PT TPL ke Pemerintah Pusat Ia menargetkan surat rekomendasi akan diserahkan dalam satu minggu setelah kesepakatan dicapai.
"Kami dari Pemerintah Provinsi Sumut akan mengeluarkan surat rekomendasi penutupan PT TPL kepada pemerintah pusat. Surat ini ditargetkan selesai dalam satu minggu," kata Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).
Rekomendasi ini merupakan hasil diskusi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat adat Tapanuli Raya, pemerintah daerah kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Surat rekomendasi akan memuat pandangan berbagai pihak mengenai dampak positif dan negatif kehadiran TPL di Sumut.
Isi Rekomendasi Berdasarkan Jangka Waktu- Jangka Panjang: Penutupan PT TPL secara permanen.- Jangka Menengah: Penanganan dampak sosial dan ekonomi, termasuk solusi bagi tenaga kerja lokal terdampak.- Jangka Pendek: PT TPL diminta tidak mencabut tanaman milik petani setempat dan membekukan kegiatan di area lahan milik warga yang berkonflik.
Bobby Nasution menekankan pentingnya kesepakatan bersama untuk mencegah konflik lebih lanjut, terutama di area yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Pastor Walden Sitanggang, Ketua Sekber Gerakan Oikumenis, menyatakan dukungan terhadap langkah gubernur dan menunggu penandatanganan surat rekomendasi.
Ia menilai rekomendasi ini sebagai solusi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kami percaya kepada bapak gubernur dalam proses surat rekomendasi ini. Kami juga meminta agar kegiatan PT TPL dibekukan di area yang berkonflik dengan masyarakat," ujar Pastor Walden.