BOGOR — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diminta Presiden Prabowo Subianto memperkuat penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal di Indonesia.
Perintah itu disampaikan dalam rapat kabinet di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025).
Melalui unggahan di akun Instagram resminya @sjafrie.sjamsoeddin, Sjafrie menegaskan, seluruh langkah penegakan hukum akan berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Menteri dan Panglima TNI di Hambalang, Bahas Penertiban Hutan dan Pertambangan Ilegal "Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan", Senin (24/11).
Sjafrie menegaskan, tindakan tegas dilakukan berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia," kata Sjafrie.
Ia menambahkan, proses hukum terkait penambangan ilegal akan berjalan adil mulai dari penangkapan, penyidikan, penyelidikan, hingga persidangan.
Kementerian Pertahanan juga baru saja memantau latihan gabungan TNI di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah.
Latihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam mengawasi dan menindak praktik tambang ilegal, khususnya di wilayah rawan.
Sjafrie menekankan, tidak akan ada toleransi terhadap praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional.*
(v/um)