JAKARTA- Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menghangat setelah muncul desakan pengunduran diri Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Cholil Staquf.
Pengamat politik Adib Miftahul menilai gejolak tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola keuangan yang disebut-sebut mengemuka di tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.
Dalam risalah rapat Syuriyah PBNU yang beredar, terdapat poin mengenai indikasi pelanggaran tata kelola keuangan yang dianggap bertentangan dengan hukum syariah, regulasi negara, Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU.
Baca Juga: Internal NU Memanas: Upaya Melengserkan Ketum PBNU Jadi ‘Sunnah Sayyiah’ Baru? Syuriyah menilai kondisi tersebut berpotensi mengancam eksistensi badan hukum perkumpulan.
Adib membaca sinyal bahwa Syuriyah mulai menemukan adanya pergerakan keuangan yang tidak biasa.
"Jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana di PBNU yang luar biasa besar," ujar Adib, Minggu, 23 November.
PBNU Disebut Menjadi Ruang Kekuasaan Baru
Adib menilai, ekspansi pengaruh PBNU dalam ranah politik dan pemerintahan turut memicu ketegangan internal.
Jabatan strategis di organisasi itu, menurutnya, kini memiliki daya tarik politik yang tidak kecil.
"PBNU sekarang hampir mirip partai politik. Sangat menggiurkan begitu seseorang bisa memegang tampuk kekuasaan," katanya.
Ia menyebut kedekatan PBNU dengan pemerintah, keterlibatan dalam pengelolaan tambang, hingga banyaknya kader yang menempati posisi strategis di kementerian sebagai faktor yang mendorong persepsi publik adanya praktik distribusi kekuasaan.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi ruang subur bagi spekulasi mengenai mobilitas aliran dana yang tidak transparan.