JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyatakan komitmennya dalam merespons krisis iklim global melalui kampanye green democracy pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin saat bertemu Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di kompleks parlemen, Jakarta.
Sultan menjelaskan, green democracy merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari proses politik dan pengambilan keputusan.
Baca Juga: Warga Resah, Taman Daan Mogot Diduga Jadi Lokasi Prostitusi Sesama Pria "Konsep ini memastikan setiap kebijakan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang," ujarnya, Sabtu, 22 November 2025.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan jajaran inti PWI Pusat, Sultan menegaskan bahwa isu perubahan iklim kini menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional.
Ia menilai pelibatan media akan memperkuat edukasi publik, terutama di kalangan generasi muda.
Sultan menyebut DPD RI akan berkontribusi langsung pada rangkaian HPN 2026 yang dipusatkan di Banten.
Dukungan itu mencakup keikutsertaan sebagai pembicara dalam dialog nasional mengenai green democracy serta penyelenggaraan lomba jurnalistik bertema kontribusi DPD, pemanasan global, dan gagasan green ecology.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut baik inisiatif tersebut. "Kami berkomitmen menjadikan isu ini sebagai bagian utama kampanye saat HPN 2026 yang digelar pada 9 Februari mendatang di Serang," kata Munir.*
(oz/dh)