SUMATERA UTARA- Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, menerima kunjungan kerja (kunker) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (21/11/2025).
Pertemuan ini membahas upaya penyelesaian konflik agraria yang masih bergulir di sejumlah wilayah Sumut.
Dalam sambutannya, Surya menekankan bahwa kehadiran BAP merupakan bentuk perhatian negara untuk memastikan hak masyarakat atas tanah terlindungi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
Baca Juga: Bupati Simalungun Hadiri NasDem Eksekutif Forum, Surya Paloh Tekankan Sinergi dan Penguatan Peran Kepala Daerah "Kami menyampaikan selamat datang kepada anggota BAP DPD RI dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional untuk memastikan hadirnya negara dalam penyelesaian permasalahan publik, khususnya konflik agraria," ujar Surya.
Sumut memiliki lanskap agraria yang beragam, mulai dari kawasan hutan dengan berbagai fungsi, perkebunan skala besar milik negara maupun swasta, tanah adat, hingga tanah garapan masyarakat secara turun-temurun.
Kondisi ini menimbulkan konflik di sejumlah wilayah, antara lain:
Asahan – Persoalan FORMAPP terkait Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Reforma Agraria.
Pematangsiantar – Sengketa Hak Guna Usaha (HGU) dengan FUTASI.
Padanglawas Utara – Tuntutan GAKOPTAS terkait klarifikasi dan penanganan oleh ATR/BPN.
Deliserdang – Forum Tani Lauchi memperjuangkan tanah ulayat.
Batubara – Kelompok Tani Simpang Gambus menyoroti dugaan kelebihan luasan HGU dan penggusuran masyarakat.
Surya menegaskan Pemprov Sumut berkomitmen mendukung penyelesaian konflik melalui penyediaan dokumen dan data, koordinasi lintas kementerian, serta memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota sebagai garda depan penyelesaian sengketa.