JAKARTA- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebut pembangunan dapur oleh pihak ketiga yang kemudian disewa oleh BGN menjadi opsi solusi untuk mengatasi minimnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jakarta.
Jumlah SPPG di Ibu Kota dinilai jauh lebih sedikit dibandingkan daerah di luar Pulau Jawa.
Menurut Nanik, persoalan utama minimnya fasilitas pelayanan gizi di Jakarta berkaitan dengan harga tanah yang tinggi.
Baca Juga: Persatuan Ahli Gizi: Target Nol Keracunan MBG Sulit Dicapai "Kita akan perlakukan seperti wilayah 3T, di mana nanti ada yang membangun dapur dan disewa langsung oleh BGN," ujar Nanik setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis, 20 Oktober.
Ia mengatakan, pemerintah membuka peluang menggandeng investor yang bersedia membangun dapur untuk kemudian disewa oleh BGN.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dari program pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Intinya, tidak ada satu anak pun yang tidak bisa menerima MBG. Jadi pasti kita cari jalan supaya dapur tetap ada," katanya.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program MBG mencapai Rp41,3 triliun per 18 November 2025, atau 58,2 persen dari pagu Rp71 triliun.
Program ini telah menjangkau 41,9 juta penerima yang dilayani oleh 15.369 SPPG di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan masih tersedia sekitar Rp30 triliun yang dapat dialokasikan untuk MBG pada November dan Desember.
Berdasarkan sebaran penerima manfaat, Pulau Jawa menjadi wilayah terbesar dengan 25,68 juta orang, disusul Sumatera 8,6 juta orang, Sulawesi 2,74 juta orang, Bali–Nusa Tenggara 2,15 juta orang, Kalimantan 1,70 juta orang, dan Maluku–Papua 0,69 juta orang.
Program MBG juga telah menyerap 556.735 tenaga kerja per 18 November 2025. Pemerintah mempercepat realisasi anggaran jelang akhir tahun.