JAKARTA- Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil untuk menyerap aspirasi terkait percepatan reformasi Polri.
Audiensi digelar Selasa (18/11/2025) dengan menghadirkan berbagai organisasi, termasuk NEFA, LSAM, Imparsial, dan Human Rights Working Group (HRWG).
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan audiensi ini dimaksudkan untuk menampung masukan yang konstruktif dari aktivis dan tokoh yang selama ini konsisten bergerak dalam isu hak asasi manusia (HAM) dan kemanusiaan.
Baca Juga: Bareskrim Temukan Ladang Ganja Seluas 51,75 Hektare di Gayo Lues, Aceh "Semua masukan yang disampaikan sangat konstruktif. Kami mengapresiasi dan meminta agar masukan tertulis diperdalam dalam satu bulan ke depan, disertai tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah," ujar Jimly di Jakarta.
Jimly menekankan bahwa masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan perumusan kebijakan reformasi Polri agar proses berjalan tepat sasaran, transparan, dan partisipatif.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil.
Dalam audiensi, Direktur Eksekutif HRWG, Daniel Awigra, menyoroti pentingnya penguatan sistem internal Polri untuk meningkatkan profesionalisme.
"Perbaikan dalam rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat," katanya.
Daniel juga menekankan peran strategis Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai mitra pengawasan eksternal dalam memperkuat akuntabilitas institusi Polri.
Dengan mekanisme dialog terbuka seperti ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap dapat mewujudkan kebijakan reformasi yang benar-benar sesuai aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.*
(an/um)