JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan seluruh pemerintah daerah segera memetakan titik-titik rawan bencana hidrometeorologi, menyusul meningkatnya kejadian banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir.
Instruksi itu disampaikan setelah Tito menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat koordinasi mitigasi bencana bersama pemerintah daerah.
"Tiap kepala daerah harus menginventarisasi potensi titik bencana dan menggelar apel kesiagaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Besok saya pimpin langsung di Cilacap," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Baca Juga: Prabowo Tegaskan MBG Harus Bebas dari Penyimpangan: “Ini Uang Rakyat” Tito menjelaskan bahwa curah hujan tinggi pada November hingga Desember meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga puting beliung.
Wilayah selatan Indonesia menjadi yang paling rawan, mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa bagian selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku, hingga Papua.
"Belajar dari bencana di Cilacap dan Banjarnegara, langkah mitigasi harus segera dilakukan. Termasuk penguatan di wilayah rawan longsor dan perbaikan infrastruktur yang rentan amblas," imbuhnya.
Jika terkendala anggaran, Mendagri menekankan pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana.
Status ini memungkinkan BNPB memberikan dukungan, mulai dari personel, pompa air, hingga bantuan operasional dan modifikasi cuaca.
Data BNPB sepanjang 2025 mencatat 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi di Indonesia, sebagian besar di wilayah selatan, dengan dampak 33.984 rumah rusak, 623 fasilitas umum terdampak, dan 293 kantor serta jembatan mengalami kerusakan.
Bencana ini juga menelan 377 korban meninggal dan 38 orang hilang.
Peristiwa terbaru terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Kamis (13/11), yang menewaskan 10 orang dan menyebabkan 13 orang hilang.
Sementara di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, longsor pada Minggu (16/11) membuat 27 warga hilang.