MEDAN – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Pemerintah Kota Medan serta empat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melalui kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama dan pembukaan pelatihan kerja bersertifikat bagi warga binaan, Selasa (11/11/2025).
Langkah ini menjadi bukti nyata Rutan Medan dalam meningkatkan kualitas layanan pembinaan serta pemenuhan hak-hak warga binaan.
Acara yang berlangsung di Aula Sahardjo Rutan Kelas I Medan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Medan, Andi Surya, bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Illyan Chandra Simbolon, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut, Sahata Marlen Situngkir, dan perwakilan empat LBH.
Baca Juga: Begal Sadis di Medan Denai, Tiga Pelaku Dituntut 55 Bulan Dalam sambutannya, Andi Surya menegaskan, "Kami berkomitmen memberikan pembinaan terbaik bagi warga binaan, baik dalam aspek keterampilan kerja maupun pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah maju mendukung reintegrasi sosial mereka setelah bebas nantinya."
Program pelatihan bersertifikat mencakup tiga bidang utama, yakni barbershop, produksi roti, dan produksi tempe, yang diikuti 48 warga binaan berdomisili di Kota Medan.
Saat ini, jumlah warga binaan Rutan Medan mencapai 3.290 orang, dengan 2.340 di antaranya merupakan warga Kota Medan.
Sebelumnya, pelatihan seperti pembuatan sandal, tas, mebel, paving block, pengelasan, hingga budidaya ikan dan sayuran telah dilakukan, namun belum bersertifikat resmi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Dr. Drs. Citra Effendi Capah, mewakili Wali Kota Medan menyampaikan dukungan penuh Pemko Medan.
"Rutan tidak lagi dipandang sebagai tempat pembatas kebebasan, melainkan sebagai ruang transformasi diri dan pembangunan masa depan. Melalui kerja sama ini, kami ingin warga binaan memiliki keterampilan dan semangat baru untuk kembali produktif ke masyarakat," ujarnya.
Keempat LBH yang terlibat juga menegaskan komitmen mereka dalam mendukung pemenuhan hak atas keadilan bagi warga binaan melalui pendampingan hukum, konsultasi, dan edukasi hukum yang terstruktur.
Dengan kolaborasi ini, Rutan Kelas I Medan berharap dapat memperluas peluang pembinaan yang lebih berkualitas, terukur, dan berorientasi pada masa depan warga binaan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial hukum.*