BLITAR – Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh tertentu.
Ia menegaskan, penganugerahan gelar pahlawan harus melalui pertimbangan matang atas rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral tokoh terhadap bangsa.
"Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab," ujar Megawati saat berpidato dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Baca Juga: Megawati Tegaskan: Kolonialisme Belum Berakhir, Kini Hadir Lewat Data dan Algoritma Dalam kesempatan itu, Megawati menceritakan bagaimana Presiden Pertama RI Soekarno, ayahandanya, pernah diperlakukan tidak adil oleh bangsanya sendiri.
Soekarno, kata Megawati, diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden melalui TAP MPR tanpa melalui proses pengadilan.
"Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan begitu hanya karena sebuah TAP. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau boleh dong dimasukkan ke pengadilan," katanya.
Megawati mengungkapkan, meski diisolasi dan dicabut mandatnya, Soekarno tetap memilih diam demi menghindari pertumpahan darah sesama bangsa.
"Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara," ujarnya menirukan pesan sang ayah.
Ia menilai, sikap Soekarno yang tetap tenang di tengah ketidakadilan adalah wujud kebesaran jiwa dan tanggung jawab terhadap bangsa.
"Hanya demi negara yang beliau bangun, hanya demi rakyatnya agar tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya," ucap Megawati.
Pernyataan Megawati tersebut sempat memicu spekulasi bahwa ia tengah menyinggung rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pernyataan Megawati hanyalah pengingat agar pemerintah berhati-hati dalam proses penganugerahan gelar tersebut.