GYEONGJU – Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon untuk mengirimkan tenaga pengajar dari Selandia Baru ke Indonesia.
Para guru tersebut nantinya akan membantu mengajarkan bahasa Inggris kepada calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke luar negeri.
Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan PM Luxon di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 yang berlangsung di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga: Kedekatan Diplomatik Terlihat Nyata, Prabowo dan Anwar Ibrahim Saling Sambut Hangat di KLCC "Saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita. Kita mau nambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita yang mau ke luar negeri. Saya kira bahasa sangat penting dan ini sedang kita bahas," ujar Prabowo, dikutip Sabtu (1/11/2025).
Presiden menegaskan bahwa kerja sama pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam hubungan bilateral Indonesia–Selandia Baru. Pemerintah Indonesia juga berencana mengirimkan lebih banyak mahasiswa ke negeri tersebut, terutama untuk belajar di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi.
"Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi," tegas Prabowo.
Selain sektor pendidikan, bidang pertanian turut menjadi topik penting dalam pembahasan keduanya. Menurut Prabowo, Selandia Baru merupakan mitra potensial dalam pengembangan agrikultur serta peningkatan kapasitas petani Indonesia.
"Pertanian dan pendidikan menjadi dua pilar penting kerja sama masa depan kedua negara," ujar Prabowo.
Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin juga menyinggung kondisi geopolitik global yang dinilai masih penuh ketidakpastian. Prabowo menilai, situasi dunia yang sarat konflik membutuhkan upaya bersama untuk meredakan ketegangan.
"Kita berusaha untuk menurunkan suhu, meredakan," tuturnya.
Pertemuan bilateral tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda Prabowo di KTT APEC 2025, di mana Indonesia terus mendorong diplomasi pendidikan, pertanian, dan perdamaian global sebagai prioritas kebijakan luar negeri.*
(in/M/006)