JAKARTA – Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 30 Oktober 2025, menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan berarti dalam pembahasan UMP 2026 di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Baca Juga: Presiden Prabowo Bertolak ke Malaysia, KTT ASEAN Diikuti Kepala Negara AS, China, Jepang, Korea Selatan, dan India Pemerintah disebut belum menetapkan jadwal rapat lanjutan setelah pertemuan pertama beberapa waktu lalu.
"Belum ada progres pembahasan UMP 2026. Aksi tetap 30 Oktober," ujar Said, Senin (27/10/2025).
Menurut Said, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) perlu lebih tanggap dalam menyusun formula penetapan upah minimum.
KSPI menilai bahwa pembahasan yang lamban menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan buruh.
Aksi unjuk rasa yang direncanakan pada 30 Oktober nanti akan dipusatkan di dua lokasi, yakni Istana Negara dan Gedung DPR RI.
KSPI memperkirakan jumlah peserta aksi di Jakarta mencapai 5.000 hingga 10.000 buruh dari berbagai daerah.
Selain menuntut kenaikan UMP, para buruh juga mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan versi buruh yang terpisah dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Said menegaskan bahwa tuntutan kenaikan UMP 2026 didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2024, yang dinilai memberikan landasan hukum bagi peningkatan kesejahteraan pekerja.
Apabila pemerintah tidak segera merespons tuntutan tersebut, KSPI berencana menggelar mogok nasional selama 1–3 hari.