KOREA- Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memimpin delegasi Republik Indonesia dalam Sidang Pleno The Fifth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee to develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, including in the Marine Environment (INC-5), yang digelar di Busan, Korea Selatan, pada Selasa (26/11/2024). Konferensi ini memiliki makna yang sangat penting karena dapat menghasilkan traktat internasional yang mengikat secara hukum untuk pengelolaan plastik, mirip dengan kesepakatan Perjanjian Paris 2015 yang mengatur perubahan iklim global.
Namun, dalam pertemuan tersebut, beberapa negara besar yang merupakan penghasil utama minyak dan gas—bahan baku utama industri plastik—dilaporkan berusaha menunda kesepakatan tersebut dengan memperlambat proses negosiasi. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan delegasi negara-negara lainnya yang ingin segera mengambil langkah konkrit dalam pengurangan sampah plastik di seluruh dunia.
Menanggapi hal tersebut, Diaz Hendropriyono tidak tinggal diam. Dalam kesempatan tersebut, dia mengajukan hak berbicara dan menegaskan pentingnya dimulainya negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang konkret. “Indonesia percaya bahwa kita perlu memulai negosiasi. Kita perlu memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai kesimpulan yang baik di sini di Busan,” ujarnya dengan penuh tekad, seperti yang tercatat dalam keterangan tertulis yang diterima.
Sidang INC-5 dijadwalkan berlangsung dari 25 November hingga 1 Desember 2024. Apabila kesepakatan gagal tercapai, maka United Nations Environment Program (UNEP) diharuskan untuk memberikan mandat baru yang memungkinkan negosiasi dilanjutkan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, delegasi Indonesia dan banyak negara lainnya berharap agar negosiasi ini dapat diselesaikan selama pertemuan yang berlangsung di Busan.
Bersamaan dengan sidang ini, Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen juga bertemu secara bilateral dengan Diaz Hendropriyono. Dalam pertemuan itu, Inger meminta agar Indonesia memainkan peran penting sebagai jembatan antara negara-negara yang ingin menunda kesepakatan dan negara-negara yang tergabung dalam High Ambition Coalition (HAC). HAC bertekad untuk mengurangi sampah plastik dengan target yang lebih ambisius dan progresif.
Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 175 negara, dengan tujuan untuk menghasilkan instrumen hukum internasional yang mengatur pengelolaan plastik secara menyeluruh, dari tahap produksi hingga penanganan sampah di hilir. Sejumlah delegasi Indonesia, yang terdiri dari berbagai kementerian dan akademisi, turut berperan aktif dalam sidang tersebut. Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenko Pangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian turut hadir dalam pembahasan ini.
Indonesia sendiri memiliki peran strategis dalam negosiasi ini, mengingat negara tersebut merupakan salah satu penghasil sampah plastik terbesar di dunia, namun juga telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk mengurangi dampak plastik terhadap lingkungan. Oleh karena itu, negara ini didorong untuk menjembatani perbedaan pandangan antarnegara dalam upaya mengurangi polusi plastik yang semakin mengancam ekosistem laut.
Dengan pendekatan pragmatis yang dibawa oleh Indonesia, harapannya adalah tercapainya kesepakatan yang tidak hanya memenuhi kepentingan ekonomi tetapi juga melindungi keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
(JOHANSIRAIT)