BANDUNG – Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia diminta memperkuat tata kelola pelayanan publik agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilaksanakan secara optimal.
SPM mencakup berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.
"Tujuannya adalah memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan dasar yang setara dan terstandarisasi, sesuai hak-hak dasar mereka," ujar Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, saat Rapat Koordinasi Capaian dan Pelaporan SPM Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Bandung, Jumat (24/10/2025).
Baca Juga: Ramp Check Nasional Dimulai 7 November, Kemenhub Pastikan Transportasi Aman Jelang Nataru 2025/2026 Restuardy menegaskan penerapan SPM merupakan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa urusan wajib pemerintah daerah harus fokus pada pelayanan dasar.
Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) juga mengatur bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) harus digunakan untuk mendukung pencapaian SPM sesuai kinerja layanan di daerah.
"Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi ukuran nyata dari hadirnya pemerintah dalam menjamin layanan dasar bagi masyarakat. Kami dorong pemerintah daerah agar penerapan SPM mencapai 100 persen," tegasnya.
Restuardy menambahkan, Tim Sekber SPM yang terdiri dari Cdan sejumlah kementerian/lembaga tengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di wilayah barat dan timur Indonesia.
Untuk wilayah barat, monev telah dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Di Jakarta, tim melakukan pemantauan di Puskesmas Pancoran, SMA 70, Satuan Gulkarmat/BPBD, serta PAM Jaya.
Sementara di Jawa Barat, tim memantau Puskesmas Ciparay, Panti Lansia Ciparay, SMAN 8 Kota Bandung, dan Satuan Damkar Kota Bandung.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap penerapan SPM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah di semua daerah.*
(mt/M/006)