JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan respons terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang diungkap mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Proyek senilai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun ini menjadi sorotan publik setelah Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di Cina.
Dalam pidatonya, Mahfud MD menyatakan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai USD 52 juta per kilometer, sementara biaya di Cina hanya sekitar USD 17-18 juta per kilometer.
Baca Juga: KPK Temukan Mata Uang Asing dalam Sitaan Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024 Pernyataan ini menimbulkan perhatian serius, sehingga KPK meminta adanya laporan dan data resmi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
"Kami hingga saat ini belum menerima informasi resmi baik dari internal maupun eksternal terkait dugaan mark up tersebut. Kami berharap Mahfud MD dapat menyerahkan data dan dokumen pendukung agar kami bisa melakukan telaah secara mendalam," ujar Setyo Budiyanto.
Setyo menambahkan bahwa KPK akan melakukan penelaahan awal di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.
Namun, keputusan menyerahkan data sepenuhnya berada di tangan Mahfud MD.
Sementara itu, Mahfud menegaskan bahwa KPK seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi.
Dugaan mark up proyek ini awalnya diungkap oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.
Mahfud juga menyarankan agar KPK memanggil Anthony untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi proyek ini untuk segera melaporkan secara resmi agar dapat ditelaah lebih lanjut.
"Setiap laporan akan kami pelajari dan analisis untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi," tambah Budi.