JAKARTA – Jajaran pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat melakukan kunjungan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada Jumat (17/10).
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua organisasi pers untuk merancang kampanye bersama bertajuk 'No Tax for Knowledge' yang bertujuan mendorong kebijakan fiskal pro-media dan pendidikan di Indonesia.
Delegasi AMSI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Wahyu Dhyatmika, didampingi Sekretaris Jenderal Maryadi dan Wenseslaus Manggut.
Baca Juga: Banten Resmi Jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2026, Siap Gelar Rangkaian Kegiatan Nasional! Mereka disambut hangat oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, bersama Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamaji dan jajaran pengurus lainnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung intens, Wahyu Dhyatmika menjelaskan latar belakang kampanye 'No Tax for Knowledge' yang bertujuan memperjuangkan insentif fiskal bagi sektor media, penerbitan buku, dan institusi pendidikan.
Menurut Wahyu, ekosistem pengetahuan saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi berat yang diperparah oleh hilangnya dukungan fiskal dari pemerintah.
"Pemerintah sebenarnya pernah memberikan insentif pajak bagi media, seperti keringanan PPh 21 selama pandemi dan potongan pajak kertas. Namun, kini fasilitas itu sudah dicabut, sehingga sektor media dan pendidikan sangat tertekan," jelas Wahyu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Ia menegaskan kondisi pers di Indonesia saat ini tengah mengalami tantangan berat yang memerlukan perhatian bersama.
"Kondisi pers kita sedang berat, terhimpit dari berbagai sisi. Di bawah kepemimpinan saya, PWI akan terus mendorong ekosistem media yang sehat agar mampu menyajikan informasi jujur dan berkualitas untuk masyarakat," kata Akhmad yang juga Direktur Utama LKBN Antara.
Diskusi juga mengacu pada data Nielsen Ad Intel 2024 yang menunjukkan dominasi platform digital global seperti Google, Meta, TikTok, dan YouTube dalam pangsa pasar iklan digital nasional.
Platform-platform ini menguasai 35-37% pasar, sehingga pendapatan media nasional menurun signifikan hingga 30-40% dalam lima tahun terakhir.