JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja sepanjang tahun 2025.
Ia menilai tragedi tersebut sebagai peringatan keras bahwa sistem perlindungan PMI masih menghadapi banyak tantangan serius.
"Data dari Sumatera Utara ini hanyalah salah satu contoh. Kami meyakini masih banyak daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita perlu diperkuat secara menyeluruh," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Baca Juga: Buntut Jadi Korban Salah Tangkap, Ketua NasDem Sumut Layangkan Somasi ke Polrestabes Medan dan Otoritas Bandara Berdasarkan data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, ketujuh korban diketahui berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dan diduga kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Puan menegaskan bahwa praktik TPPO kini kian sulit dilacak karena menggunakan berbagai modus baru berbasis teknologi digital.
Ia menyoroti semakin banyaknya PMI yang dijanjikan pekerjaan legal, namun kemudian mengalami penipuan, penahanan paspor, gaji tidak dibayar, hingga tekanan kerja ekstrem.
"Setiap nyawa yang hilang akibat praktik ini adalah bukti nyata bahwa negara harus hadir secara optimal untuk melindungi warganya. Kita tidak bisa lagi menunggu kasus viral baru bertindak," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menyerukan pentingnya langkah terpadu lintas sektor dalam memperkuat perlindungan pekerja migran, mulai dari hulu hingga hilir.
"Ini bukan hanya tugas satu kementerian. Butuh kerja sama seluruh elemen, dari pencatatan PMI, pengawasan agen, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi korban," ujarnya.
Puan juga mengimbau pemerintah daerah dan pusat agar menggencarkan kampanye publik anti-TPPO, terutama di daerah dengan angka pengangguran tinggi seperti Sumut dan Jawa Barat.
"Penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan manusia, khususnya yang beroperasi lintas negara, harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan kriminal internasional," tegas cucu proklamator RI tersebut.
Ia juga mendesak peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia, khususnya di negara-negara yang menjadi destinasi PMI, agar layanan perlindungan dan konsuler lebih responsif terhadap berbagai bentuk eksploitasi.